Contoh Surat Kuasa Khusus Somasi

-

 



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Yamahmanah beralamat di Desa Kalilang RT 3 RW 3 Kec. Buana Kab. Kudus, pekerjaan wiraswasta, untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam hal ini memilih domisili hukum kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada:------------------------------------------------------

Musthofa, S.H.I, M.H Advokat atau Konsultan Hukum pada Musthofa, S.H.I, M.H&Rekan, beralamat di Jl. Sedayu Kelapa RT 7/ RW1 Perum. Griya Utama Bangetayu II Blok B 28 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”.------------------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------- KHUSUS ----------------------------------------------------

Untuk dan atas nama serta mewakili dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk dan dalam membuat, menandatangani serta mengajukan surat Somasi/Teguran terhadap PT. NPL Area Kudus yang beralamat di Jalan Raya Agil Kusumadya No.102, Jati Wetan, Jati, Jati Kulon, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59346 dan CV. Mawar Teknik yang beralamat Desa Congkrah gang.10 RT 7 RW 1 Kec. Undaan Kab. Kudus, berkenaan dengan dugaan tindakan/perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan/atau dugaan menyalahi hak-hak Konsumen, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemberi Kuasa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berhak untuk untuk mewakili, mendampingi, menghadap pejabat-pejabat, instansi-instasi, hakim, panitera maupun orang ataupun badan hukum dan ataupun lembaga lain, menyerahkan dan mengajukan segala bentuk dokumen, mendatangi memberikan keterangan, sanggahan dan/atau jawaban, mengadakan pertemuan dan perundingan-perundingan, mengajukan gugatan kepada instansi yang berwenang, membuat laporan polisi kepada instansi Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan lebih dahulu dari Pemberi Kuasa, serta singkatnya melakukan segala sesuatu tindakan yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk terlaksananya maksud pemberian kuasa ini.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi---------------------------------------------------------------------

Semarang, 21 April 2017

 

Penerima Kuasa                                                                             Pemberi Kuasa

 

                                                                                                            Materai

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Arah Baru Peradilan Elektronik Pasca Terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022; Suatu Pemahaman Awal

-
Gambar
  Oleh: Musthofa, S.H.I, M.H (Hakim Pengadilan Agama Bajawa) Cikal bakal Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau sering disebut E-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 dan diubah kembali dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung untuk men digitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pembayaran perkara maupun biaya pemanggilan. Akan tetapi diperlakukan pula dalam tukar-menukar dokumen, jawab-jinawab, pembuktian, bahkan penyampaian putusan. Asas Hukum Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) sekarang dikenal dengan E-Litigasi adalah untuk mempermudah dan mengefektifkan pemeriksaan perkara yang ada di Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Asas peraturan ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang K
Baca selengkapnya

Contoh Perjanjian Pemberian Jasa Hukum

-
Gambar
  PERJANJIAN JASA HUKUM PENANGANAN PENGEMBALIAN SIMPANAN BAPAK MOCH. HAMKA I OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM BHAKTI RAHARJA   Perjanjian Pemberian Jasa Hukum (selanjutnya disebut  “Perjanjian” ) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis tanggal 21 April 2017 oleh dan antara: 1.       Musthofa, S.H.I, M.H dalam kedudukannya selaku Advokat atau Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Musthofa, S.H.I, M.H&Rekan yang beralamat di Jl.  Jalan. Sedayu Kelapa Perum Bangetayu II Blok B No. 28 RT.07 RW.01 Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk Kota Semarang 50115  (selanjutnya disebut  “Pihak Pertama” ) dan; 2.      Moch. Hamka  Jalan Suyuwani No.11, No. 5, RT. 01 RW.03, Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang  (selanjutnya disebut  “Pihak Kedua” ). Untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II disebut Para Pihak. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk menunjuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama s
Baca selengkapnya