Catatan Sang Pengelana

  Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H [1] (Hakim Pengadilan Agama Bajawa)     A.     PENDAHULUAN “Ada sajadah panjang terbentang, Hamba tunduk dan rukuk, Hamba sujud tak lepas kening hamba….” . Penggalan lirik lagu “sajadah panjang” yang dinyanyikan oleh Bimbo sangat tepat untuk membuka arah manuskrip ini. Melihat sepanjang perjalanan Peradilan Agama ibarat sajadah panjang terbentang. Kehidupan adalah tempat untuk beribadah. Sebelum sajadah dikatup, mari kita jalani kehidupan sebagaimana mestinya; menjadikannya sebagai ladang ibadah. Ibadah dalam konotasi komprehensif. Menjalani kehidupan, mengerjakan aktivitasnya dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sajadah panjang, atau dalam arti sesungguhnya kehidupan dunia tidak akan digelar untuk kedua kali bagi kita. Selagi kita hidup, selagi sehat, selagi muda, bersegeralah dan berkonsistenlah untuk menjalankan kehidupan sebagai ibadah. Peradilan Agama yang saat ini familiar dan menjadi nomenklatur sebagai bentuk peradilan “Islam” pun memilik

  Oleh: Musthofa, S.H.I, M.H (Hakim Pengadilan Agama Bajawa) Cikal bakal Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau sering disebut E-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 dan diubah kembali dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung untuk men digitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pembayaran perkara maupun biaya pemanggilan. Akan tetapi diperlakukan pula dalam tukar-menukar dokumen, jawab-jinawab, pembuktian, bahkan penyampaian putusan. Asas Hukum Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) sekarang dikenal dengan E-Litigasi adalah untuk mempermudah dan mengefektifkan pemeriksaan perkara yang ada di Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Asas peraturan ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang K

Apakah pengertian Akta di bawah tangan? Akta di bawah tangan adalah Akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar dan tulisan-tulisan dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. lihat Pasal 1874 KUHPerdata. Apakah pengertian Akta Otentik? Menurut Subekti, Akta otentik adalah Akta yang di bdalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Lihat Pasal 1868 KUHPerdata.   Bagamaina kekuatan hukum pembuktian akta dibawah tangan dan akta otentik? jawaban: 1. akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta otentik, jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani. Sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht).  untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta dibawah tangan dan akta tersebut dib

Seberapa pentingkah Akta Pengakuan Utang (Grosse)? jawaban: Dalam praktek pemberian kredit, bank atau kreditor selain membuat perjanjian kredit sebagai alat bukti adany utang dan sekaligus mengatur hak-hak dan kwajiban secara lengkap, juga membuat grosse akta pengakuan utang notariil. secara umum grosse akta pengakuan utang diatur dalam Pasal 224 HIR. beberapa alasan dibat akta pengakua utang diantaranya yaitu: 1. Perjanjian kredit tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga jika debitor melakukan wanprestasi (ingkar janji), maka kreditor tidak bisa melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada, tetapi harus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. khusus sengketa ekonomi islam berdasarkan putusan Pengadilan Agama. 2. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. akta pengakuan utang setara mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan pengadilan yang tetap yang berarti mem

Apakah yang dimaksud engan Jaminan Kredit dan agunan? jawaban: secara umum jaminan kredit adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang unntuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. jadi, pada dasarnya, selruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditor secara bersama-sama. Pasal 1131 KUHPer menyatakan, "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah (Pasal 1 ayat (23) UU No.10 th.1998 tentang Perbankan). jadi, berdasarkan uraian di atas, jaminan kredit secara umum adalah semua harta yang dimiliki oleh debitor dan pernyataan debitor untuk membayar utang. agunan diperlukan oleh kreditor, j

Bagaimana langkah hukum eksekusi jaminan kredit tanpa putusan pengadilan? jawab: salah satu hal yang diatur dalam perjanjian kredit adalah adanya jaminan yang diperlukan oleh bank selaku kreditor sebagai dasar penilaian atas keyakinan akan kemampuan debitor dalam membayar urangnya. pemenuhan kewajiban debitor untuk membayar utangnya dapat dipaksa dengan jalan eksekusi barang jaminan melalui penjualan lelang oleh kreditor atau melalui pengadilan, apabila debitor ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian menurut pasal 1243 jo. pasal 1763 KUHPer, faktor cedera janji oleh debitor sebagai berikut: 1. lalai memenuhi perjanjian;atau 2. tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan;atau 3.tidak berbat sesuai yang dijanjikan dalam jangka waktu yang ditentukan;atau 4. tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jmlah pinjaman dalam waktu yang dijanjikan. dalam hal hasil eksekusi barang jaminan melebihi nilai penjaminan maka kreditur wajaib mengembalikan kele

Bagaimana Penyelesaian dan penyelematan Kredit Bermasalah? jawaban: kredit bermasalah atau sering disebut dengan istilah non performing loan atau non performing finance merupaka resiko yang terkandung dalam setiap pemberia kredit oleh lembaga keuangan atau kreditor. strategi yang ditempuh oleh kreditor untuk mengatasinya ada beberapa cara yaitu: 1. melalui perundingan kembali antara debitor dan kreditor. - penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit menyangkt jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. - persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian ata keseluruhan syarat kredit tanpa merubah maksimum saldo kredit. - penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan atau seluruh konversi atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. 2. penyelesaian melalui lembaga hukum. - penyelesaian kredit melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan DJPLN (Direktorat Jendral Piut

  Perlindungan hukum dalam bidang perkkreditan sangatlah penting bagi debitor. perlindungan hukum ini, untuk menciptakan kepastian hukum, manfaat dan keadilan dalam perjanjian kredit. meskipun dalam praktiknya debitor mengahadapi resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan kreditor, namun sering terjadi, posisi hukum debitor lebih lemah dari pada kreditor. UU Perbankan maupun UU Koperasi secara eksplisit tidak menyebutkan membarikan perlindungan hukum bagi debitor. UU Perbankan hanya mengatur tentang pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia (BI). karena belum ada aturan yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum kepada debitor, debitor janganlah merasa takut atau minder untuk menyampaikan keluhan kepada kreditor. anggap saja posisi kreditor dan debitor setara dan memiliki hak yang sama. selain itu, UU No. 8 th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan dasar oleh debitor dalam bernegosiasi dengan kreditor. Perlindungan hukum secara spesifik terdapat pada P

  PERJANJIAN JASA HUKUM PENANGANAN PENGEMBALIAN SIMPANAN BAPAK MOCH. HAMKA I OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM BHAKTI RAHARJA   Perjanjian Pemberian Jasa Hukum (selanjutnya disebut  “Perjanjian” ) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis tanggal 21 April 2017 oleh dan antara: 1.       Musthofa, S.H.I, M.H dalam kedudukannya selaku Advokat atau Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Musthofa, S.H.I, M.H&Rekan yang beralamat di Jl.  Jalan. Sedayu Kelapa Perum Bangetayu II Blok B No. 28 RT.07 RW.01 Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk Kota Semarang 50115  (selanjutnya disebut  “Pihak Pertama” ) dan; 2.      Moch. Hamka  Jalan Suyuwani No.11, No. 5, RT. 01 RW.03, Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang  (selanjutnya disebut  “Pihak Kedua” ). Untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II disebut Para Pihak. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk menunjuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama s

  SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini, Yamahmanah beralamat di Desa Kalilang RT 3 RW 3 Kec. Buana Kab. Kudus, pekerjaan wiraswasta, untuk selanjutnya disebut “ Pemberi Kuasa ”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dalam hal ini memilih domisili hukum kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada:------------------------------------------------------ Musthofa, S.H.I, M.H Advokat atau Konsultan Hukum pada  Musthofa, S.H.I, M.H&Rekan , beralamat di Jl. Sedayu Kelapa RT 7/ RW1 Perum. Griya Utama Bangetayu II Blok B 28 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut “ Penerima Kuasa ”.------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------  KHUSUS  ---------------------------------------------------- Untuk dan atas

  SURAT KUASA Nama                                        : Paiman Nomor Induk Kependudukan    : 3319043112612543 Pekerjaan                                  : wiraswasta Alamat                               : Jl. Kudus-Purwodadi desa lamalama RT 12 RW 03 Kecamatan Uyana, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Nomor Pokok Wajib Pajak         : 75.56576765757 Untuk selanjutnya disebut sebagai  pemberi kuasa , dengan ini menerangkan bahwa memberikan kuasa sepenuhnya kepada: Nama                                        : Musthofa, S.H.I, M.H Nomor Induk Kependudukan   : 33190410251347 Pekerjaan                                 : Advokat Alamat                                   : Jl. Sedayu Kelapa, Perum. Griya Utama  Bangetayu II , Kota Semarang Untuk selanjutnya disebut sebagai  penerima kuasa Untuk dan atas nama pemberian, penerima kuasa dapat mengajukan dan menandatangani seluruh dokumen di instansi pemerintah, swasta dan lainnya. Penerima kuasa dapat mengurus segala hal y

  Salah satu lembaga yang dapat meyelesaikan suatu perselisihan adalah pengadilan (litigasi). Lalu, bagaimana untung rugi penyelesaian perselisihan melalui pengadilan? keuntungan: 1. Litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.   2. Litigasi memberi standard bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan. 3. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi. 4. Litigasi merupakan alternatif untuk mencari kepastian hukum lewat proses pengadilan dan keputusan hakim. 5. Dengan litigasi, keputusan tidak menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu, juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. kekurangan: 1. memaksa para pihak pada posisi yang ektrim, menang-kalah atau adu kuat dan mengganggu hubungan komunikasi di antara para pihak; 2. menyita waktu berkepanjangan, terkadang memakan waktu 3 (tig

  Bagaimana Untung Rugi Penyelesaian Kredit Melalui Arbitrase? jawab: Biasanya, pada bagian akhir suatu perjanjian kredit, memasukkan klausul tentang penyelesaian sengketa antara debitor dengan kreditor. Ada yang hanya mencantumkan penyelesaian melalui pengadilan, ada yang hanya melalui badan arbitrase atau yang memasukkan kedua2nya (Arbitrase maupun proses pengadilan), bagi penulis langkah yang ketiga sangat mubadzir sekali. keuntungan dari penyelesaian melalui arbitrase diantaranya: 1. penyelesaiannya relatif relatif tidak memerlukan waktu lama 2. sifatnya tertutup sehingga diharapkan nama baik para pihak terjaga. 3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. 4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. 5. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat

Bagaimana Penyelesaian dan penyelematan Kredit Bermasalah? jawaban: kredit bermasalah atau sering disebut dengan istilah non performing loan atau non performing finance merupaka resiko yang terkandung dalam setiap pemberia kredit oleh lembaga keuangan atau kreditor. strategi yang ditempuh oleh kreditor untuk mengatasinya ada beberapa cara yaitu: 1. melalui perundingan kembali antara debitor dan kreditor. - penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit menyangkt jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. - persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian ata keseluruhan syarat kredit tanpa merubah maksimum saldo kredit. - penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan atau seluruh konversi atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. 2. penyelesaian melalui lembaga hukum. - penyelesaian kredit melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan DJPLN (Direktorat Jendral Piu

  Oleh: Musthofa, S.H.I., M.H [2] (Hakim Pengadilan Agama Bajawa)   A.      PENDAHULUAN Merupakan hak asasi [3] manusia untuk memperoleh hak atas peradilan yang adil. Hak asasi ini menjadi hak dasar tiap manusia, sebagaimana tertuang dalam United Nation Universal Declarations of Human Rights (UNDHR). [4] Hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Bahkan keadilan sosial dijadikan landasan dalam bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan itu di dalam pembukaan. Diperkuat pula oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. [5] Ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yan